PALU, KABARMORUT.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memerintahkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah untuk bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak terkecuali Sulawesi Tengah.
Presiden menargetkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air mencapai 0 persen pada akhir 2026. Sehingga Pemerintah memiliki waktu terbatas, yakni sekitar delapan bulan, untuk mengejar target tersebut.
Hal ini kemudian mendapat respon dari Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, ia menyatakan bahwa persoalan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng), tidak hanya Gubernur ataupun perangkat pemerintah dilingkup Provinsi namun ini harus menjadi perhatian khusus bagi setiap kepala daerah di Sulteng.
Sebelumnya, pada Agustus kemarin, Gubernur Anwar Hafid, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus diawali dengan proses validasi data tunggal yang akurat. Hal ini diperlukan agar program bantuan pemerintah tepat sasaran. Validasi ini juga akan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan Program 9 BERANI yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulteng.
Sebelumnya juga, Pemerintah pusat kemudian telah menerapkan tiga strategi utama sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Ketiga strategi itu meliputi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja, Mengurangi beban pengeluaran masyarakat agar daya beli meningkat, dan Menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan program terarah sesuai kondisi daerah.
Sehingga menurut Syarifudin Hafid, dalam mensinergitaskan instruksi Presiden yang dikoneksikan dengan 9 program berani ini betul-betul dapat terlaksana secara maksimal dan dirasakan oleh rakyat.
“Pengentasan kemiskinan di Sulteng harus diselesaikan, 9 program berani sya kira sangat Relate dengan instruksi Presiden soal pengentasan kemiskinan” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa, dirinya bersama dewan perwakilan rakyat di Provinsi Sulteng tengah mengusulkan dan mendorong agar Pemprov Sulteng dapat membentuk Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ia juga telah berkoordinasi dengan beberapa kelompok masyarakat guna dapat menyusun strategi untuk membersamai pemerintah Provinsi dalam agenda pengentasan kemiskinan.
“Saya kira, Sulteng akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi acuan Provinsi lain di Indonesia, dengan keseriusan pemerintah di daerah seperti Gubernur Sulteng dalam menjalankan instruksi pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan, ini juga akan menjawab tentang paradoks ekonomi Sulteng ditengah Sumber Daya Alam yang melimpah yang kemudian seharusnya dapat menjawab tantangan masyarakat miskin” tegasnya.
Ia yakin bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden, dan Anwar Hafid sebagai Gubernur Sulteng, pengentasan kemiskinan ditempuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan sosial, pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong kemandirian warga yang tepat sasaran. Sambungnya.
Apalagi Sulteng tengah menggarap berbagai program prioritas utama pemerintah pusat, seperti program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan juga Makan Bergizi Gratis (MBG), “tentu ini harus menjadi prioritas pemerintah didaerah, mengawal program prioritas pemerintah pusat ini, semua pihak harusnya dapat mendukung dan terus membersamai komitmen akan pengentasan kemiskinan di masyarakat” tutupnya.