JAKARTA, KABARMORUT.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Warda Dg Mamala, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Warda saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (06/08/2025). Kegiatan tersebut diikuti oleh para kepala daerah, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah se-Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan ini hadir pula Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengikuti rakor bersama KPK.
Menurut Warda, pertemuan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Ia menekankan bahwa DPRD memiliki peran vital dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Integritas harus menjadi budaya di setiap lini pemerintahan. DPRD Morut berkomitmen penuh untuk mengawal hal tersebut demi pelayanan publik yang bersih dan berkualitas,” tegasnya.
Warda juga berharap rapat koordinasi ini tidak sekedar menjadi acara seremonial, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti di tataran wacana, tetapi menyentuh akar persoalan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.