PALU, KABARMORUT.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memerangi kemiskinan di wilayahnya. Ia mengimbau bupati/wali kota, anggota legislatif, hingga perangkat daerah untuk bersinergi dalam menyusun strategi yang mampu menjangkau akar-akar masalah kemiskinan.
Menurut Anwar, pengentasan kemiskinan ibarat menyusun mozaik. Setiap elemen harus saling terhubung, selaras, dan memiliki fokus pada satu tujuan bersama. “Kolaborasi antarlevel pemerintahan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan hingga ke akarnya,” tegas gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026, Senin (14/4). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto.
Dalam arahannya, Anwar menekankan bahwa cara pandang pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota terhadap kemiskinan harus sejalan. Kebijakan dan program yang dirancang harus benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi, Indonesia sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau, suku, etnis, dan budaya tidak bisa dikelola dengan pendekatan “pukul rata.”
“Tiap daerah memiliki karakteristik unik, baik itu dataran rendah, pegunungan, pantai, maupun pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus spesifik dan sesuai dengan konteks lokal,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, gubernur menyarankan agar intervensi penurunan kemiskinan didasarkan pada analisis mendalam. Ia memberi analogi prosedur medis: dokter harus memastikan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol pasien stabil sebelum melakukan operasi. “Samakan persepsi terlebih dahulu. Misalnya, kenapa ada orang miskin? Karena tidak punya penghasilan. Kenapa tidak punya penghasilan? Karena tidak bekerja. Lalu, kenapa tidak bekerja? Bisa jadi karena lapangan kerja belum tersedia atau belum optimal. Solusinya, buka lapangan kerja baru atau maksimalkan yang sudah ada,” paparnya.
Program prioritas BERANI yang digagas Anwar dinilai sejalan dengan upaya bupati/wali kota dalam menangani kemiskinan. Gubernur menegaskan bahwa provinsi tidak memiliki rakyat atau wilayah sendiri, melainkan bertugas mengoordinasikan, memfasilitasi, dan membantu kabupaten/kota menyelesaikan masalah.
Sebagai bentuk komitmen, Anwar berencana mengerahkan dinas/badan provinsi untuk “jemput bola,” yakni menyerap aspirasi kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan program. “Silakan perangkat provinsi berdiskusi dengan dinas-dinas kabupaten/kota untuk mengetahui kebutuhan mereka. Setelah itu, program dapat disusun sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Model kolaborasi ini diyakini akan meredam ego sektoral dan ego kewilayahan yang sering kali menjadi penghambat pembangunan. “Insya Allah, Sulawesi Tengah bersama para bupati/wali kota akan selalu kompak,” tandas Anwar dengan penuh keyakinan.
Apresiasi dari Wamen Bima Arya
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dalam menangani kemiskinan. Program inovatif seperti BERANI Cerdas dan BERANI Sehat, yang diluncurkan pada momen HUT ke-61 Provinsi Sulteng (13 April 2025), dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program ini menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, sebuah langkah yang dipandang sangat progresif. Menurut Bima Arya, duet kepemimpinan antara doktor ilmu pemerintahan dan dokter spesialis patologi klinik ini layak dijadikan percontohan bagi kepala daerah lain di Indonesia.
“Pemprov Sulteng berani memangkas alokasi anggaran yang tidak esensial dalam APBD untuk dialihkan ke program-program pro-rakyat. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional,” ujar Bima Arya. Ia juga memuji pengalaman lintas sektor yang dimiliki Gubernur Anwar Hafid, yang dianggap sebagai contoh pemimpin daerah sejati.
