MOROWALI UTARA, KABARMORUT.com – Persoalan batas lahan antara dua warga Desa Beteleme, Tumijan/Merry dan Mercy Nana (dikenal juga sebagai Cici), terus berlangsung dan menunjukkan tanda-tanda eskalasi, meskipun telah ditangani melalui mekanisme mediasi oleh pihak-pihak terkait. Proses penyelesaian yang sedang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali Utara diduga mengalami gangguan akibat dugaan intervensi dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara, Heny Humbu.
Camat Lembo, Benyamin Hambuako, S.Sos, menyampaikan kebingungan dan kekecewaannya atas sikap anggota legislatif tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima sambungan telepon dari Heny Humbu yang disertai dengan nada marah, menuduh pemerintah kecamatan berpihak dalam proses mediasi.
“Saya bingung juga, pak. Beliau telepon dan marah-marah, mengatakan bahwa kami tidak netral,” ujar Benyamin pada Rabu, 29 Agustus 2025.
Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu pihak yang terlibat dalam persoalan lahan disebut-sebut merupakan bagian dari tim sukses Heny Humbu pada masa kampanye Pemilu sebelumnya. Dugaan intervensi semakin menguat setelah Heny Humbu dikabarkan turun langsung ke lokasi bersama seorang konsultan untuk melakukan pengukuran tanah yang direncanakan akan dibangun parit, tanpa izin dari pemilik lahan maupun koordinasi dengan pemerintah desa.
Tindakan tersebut dinilai melampaui kewenangan dan berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Lebih lanjut, salah satu pihak yang diduga didukung oleh legislator itu juga diketahui meninggalkan ruang mediasi di kantor kecamatan sebelum proses selesai, tanpa memberikan klarifikasi atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap upaya penyelesaian secara administratif yang tengah dijalankan oleh pemerintah setempat.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lembo, Jass Tamalagi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam menangani persoalan ini.
Sebelumnya, pada 23 Juli 2025, Heny Humbu juga pernah menunjukkan respons yang emosional saat dikonfirmasi media terkait keluhan warga terkait persoalan lahan. Ketika ditanya mengenai nada bicaranya yang keras, ia hanya membalas melalui pesan singkat:
“Sy emosi tadi sama dorang,” tuis Heny Humbu.
Sikap tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa sebagai wakil rakyat, seharusnya Heny Humbu menjunjung tinggi prinsip netralitas, menjaga etika kelembagaan, dan mendukung proses penyelesaian secara damai dan berbasis aturan.
Publik pun mendesak DPRD Morowali Utara untuk memberikan teguran resmi kepada yang bersangkutan, guna mencegah terjadinya preseden buruk terhadap independensi dan integritas lembaga legislatif di masa depan.
Heny Humbu merupakan anggota DPRD Morowali Utara dari Daerah Pemilihan III yang baru pertama kali menjabat pada periode ini. Ia diketahui merupakan istri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Morowali Utara. Namun, sejak awal masa tugasnya, sikap dan tindakannya telah menuai sorotan publik, terutama terkait dugaan keterlibatan dalam persoalan agraria yang sedang dalam proses penanganan resmi oleh instansi terkait.